Nismedia.id - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kini mendapat desakan kuat untuk menjadikan edukasi suporter sebagai agenda utama dalam pembenahan sepak bola Indonesia. Penanganan kericuhan yang selama ini hanya mengandalkan sanksi kepada klub atau kelompok suporter dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan tanpa diiringi program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro menyoroti belum optimalnya penerapan ketentuan mengenai suporter dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Menurutnya, aturan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab, program edukasi, serta mekanisme pencegahan kekerasan.
“Kalau kita sudah memiliki UU Keolahragaan yang mengatur mengenai suporter, pertanyaannya, bagaimana aturan pelaksanaannya? Siapa yang bertanggung jawab memastikan suporter mendapatkan edukasi? Siapa yang mengawasi pelaksanaannya? Bagaimana programnya menjangkau anak-anak muda dan komunitas suporter di daerah? Jangan sampai aturan hanya ada di atas kertas, sementara di lapangan kita terus mengulang persoalan yang sama,” kata Indro dalam keterangannya kepada Inilah.
Ia menegaskan bahwa edukasi suporter tidak bisa hanya dibebankan kepada klub dan komunitas suporter saja. Keduanya memang berperan penting, tetapi jangkauan mereka sangat terbatas. Tidak semua suporter tergabung dalam komunitas resmi atau memiliki hubungan langsung dengan klub.
Karena itu, Indro meminta PSSI mengambil peran utama dalam membangun sistem edukasi suporter berskala nasional yang menyeluruh. Pemerintah, operator kompetisi, klub, aparat keamanan, komunitas suporter, sponsor, dan pihak lain yang memperoleh manfaat dari industri sepak bola juga perlu dilibatkan sesuai peran masing-masing.
“PSSI, operator kompetisi, sponsor, media, dan seluruh pihak yang menikmati nilai ekonomi sepak bola harus ikut membangun ekosistem yang sehat,” katanya.
Menurut Indro, pembinaan suporter seharusnya dimulai jauh sebelum seseorang datang ke stadion. Lingkungan keluarga, sekolah, kampus, komunitas, hingga ruang digital dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku suporter yang santun dan bertanggung jawab.
“Kontribusi itu tidak cukup hanya melalui promosi pertandingan atau kegiatan komersial, tetapi juga harus diwujudkan dalam edukasi dan pencegahan kekerasan,” lanjutnya.
Tanpa program yang menjangkau akar rumput, pesan mengenai rivalitas sehat, penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap kekerasan, serta tanggung jawab dalam bermedia sosial berisiko tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan pembinaan.
Indro pun mendorong agar edukasi suporter menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan nasional sepak bola dengan target dan indikator kinerja yang terukur. Program tersebut diharapkan menjangkau sekolah, perguruan tinggi, komunitas lokal, organisasi suporter, serta berbagai platform digital yang dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini.
“Kalau PSSI sungguh-sungguh ingin memperbaiki sepak bola Indonesia, sentuhlah akar rumput. Jangan hanya hadir ketika ada keributan, lalu menjatuhkan hukuman setelah semuanya terjadi,” tegas Indro.
Ia juga mendesak PSSI dan para pemangku kepentingan menyusun aturan pelaksanaan yang jelas berdasarkan UU Keolahragaan, membangun program edukasi nasional secara berkelanjutan, serta membagi tanggung jawab pencegahan kekerasan secara adil dan terukur antar pihak terkait.
Selain itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis bukti dengan membedakan tanggung jawab pelaku individu, kelompok, dan klub. Suporter juga perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kebijakan, evaluasi keamanan pertandingan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang transparan.
Indro menegaskan sikap tersebut bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau menghapus tanggung jawab pelaku. Penegakan hukum dan disiplin tetap diperlukan, tetapi harus berjalan beriringan dengan upaya pendidikan dan pencegahan yang berkelanjutan.
“Sepak bola Indonesia tidak akan berubah hanya dengan memperberat hukuman setiap kali terjadi kericuhan. Hukuman mungkin diperlukan untuk menindak pelanggaran, tetapi edukasi dibutuhkan agar pelanggaran tidak terus berulang. PSSI harus berani mengubah pendekatan: suporter bukan sekadar objek pengamanan dan sasaran sanksi, melainkan bagian dari sepak bola yang harus dilibatkan, dididik, dan diberdayakan,” tutup Indro.
Sumber: Inilah
