Nismedia.id - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia , Michael Sianipar, mengancam akan mengambil langkah hukum apabila PSSI tetap memaksakan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Sikap keras tersebut disampaikan Michael menyusul terbitnya Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang secara sepihak membatalkan masa jabatannya. Ia menegaskan siap membawa polemik pengambilalihan kepemimpinan organisasi futsal nasional ini ke ranah hukum demi mempertahankan legalitas kepengurusan yang sah.
Sebelumnya, PSSI mengeluarkan surat keputusan pada Kamis (12/11/2026) malam yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi. Dokumen resmi tersebut menyatakan bahwa penetapan Michael sebagai pimpinan tertinggi FFI periode 2024-2028 tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, federasi sepak bola nasional itu menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, untuk mengisi kursi pelaksana tugas pimpinan organisasi futsal.
Alasan Penolakan Dan Ancaman Hukum Terkait Plt Ketua Umum FFI
Michael menilai langkah PSSI yang secara langsung menunjuk Plt Ketua Umum FFI merupakan bentuk pelanggaran prosedur organisasi yang serius. “Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian,” tegas Michael.
Menurut pandangan Michael, setiap proses pergantian pucuk pimpinan di tubuh organisasi harus berjalan sesuai koridor hukum dan aturan main yang berlaku. Ia menilai perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan di luar mekanisme internal federasi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila keputusan sepihak tersebut terus dipaksakan oleh pengurus pusat PSSI.
Ia kembali menekankan bahwa posisi kepengurusannya memiliki payung hukum yang jelas dan diakui secara resmi oleh negara. “Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” ujar Michael. Pernyataan tersebut menjadi sinyal perlawanan terbuka dari jajaran pengurus FFI terhadap kebijakan pemakzulan yang dikeluarkan oleh Erick dan Yunus.
Mekanisme Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Serta Isi Keputusan PSSI
Kendati PSSI telah menerbitkan surat pemberhentian dirinya, Michael menegaskan bahwa secara hukum ia masih memegang jabatan sah sebagai Ketua Umum FFI. Ia berpendapat bahwa seluruh dinamika internal maupun tuntutan evaluasi kepengurusan harus diselesaikan melalui aturan main yang telah disepakati bersama. Ketentuan tersebut telah diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum.
Michael menjelaskan bahwa konstitusi internal federasi sudah menyediakan saluran resmi apabila ada pihak yang menginginkan pergantian pimpinan. “Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa,” tutur Michael.
Di sisi lain, PSSI tetap bergeming dengan keputusan pemakzulan yang tertuang dalam salinan surat keputusan resmi tersebut. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Erick dan Yunus itu, federasi menegaskan, “Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi.” Melalui ketetapan yang sama, PSSI secara resmi menunjuk Vivin untuk mengambil alih kendali sementara sebagai pelaksana tugas pimpinan organisasi futsal nasional.
Sumber: CNN Indonesia
