Nismedia.id - Kritik terkait pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI) terus bergema. Sekretaris Umum Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah, Bobby Gandrung memberikan tanggapan tegas atas pernyataan Michael Sianipar yang sebelumnya menyebutkan perlunya audit di lingkungan PSSI.
Bobby Gandrung menjelaskan bahwa yang sebenarnya mereka inginkan bukanlah audit terhadap PSSI semata, melainkan pemeriksaan menyeluruh terhadap FFI. Ia menegaskan bahwa hal ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat persoalan ini berlangsung cukup lama.
“Terkait tanggapan Bapak Michael Sianipar, sudah sewajarnya PSSI diaudit. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kali ini yang kami inginkan adalah audit kepada FFI untuk pertanggungjawaban uang rakyat ini untuk apa saja sehingga kami yang di provinsi ini tidak mendapatkan perhatian selama ini, selama Pak Michael Sianipar menjabat,” Jelasnya.
PSSI kemudian merespons aspirasi tersebut dengan langkah konkret. Organisasi induk sepak bola dan futsal Indonesia menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan FFI, termasuk rencana audit dana non-APBN untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI untuk kepentingan tim nasional futsal. Anggaran besar ini tentu saja harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
Yunus Nusi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di PSSI dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Setiap tahun, PSSI menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI. Prinsip ini juga akan diterapkan dalam pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap FFI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Yunus Nusi.
Karena itu, PSSI akan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI, termasuk memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal provinsi. Ruang lingkup pemeriksaan ini dirancang untuk menjawab keraguan yang muncul di kalangan anggota organisasi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” tegas Yunus Nusi.
PSSI menegaskan bahwa audit tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan organisasi berjalan sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan tim nasional futsal di level internasional harus berjalan beriringan dengan kesehatan organisasi, keberlangsungan kompetisi, serta kepastian dukungan bagi klub dan asosiasi futsal di seluruh Indonesia.
Langkah ini disambut baik oleh para pengurus asosiasi di daerah. Mereka berharap audit ini dapat menjelaskan secara rinci aliran dana yang selama ini dinilai belum memberikan dampak yang terasa bagi perkembangan futsal di daerah-daerah. Hasil pemeriksaan nanti diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem keuangan yang lebih baik.
Sumber: bolasportcom
