
Nismedia.id - Kementerian Hukum resmi mengambil langkah administratif dengan memblokir sementara akses kepengurusan menyusul dinamika internal di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang kini juga menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), pemerintah menutup sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI guna mencegah terjadinya perubahan data kepengurusan. Kebijakan tersebut diambil sampai seluruh persoalan internal di organisasi futsal nasional itu benar-benar diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah pemblokiran sementara ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi yang dikirimkan PSSI tertanggal 13 November 2026. Dalam surat tersebut, induk organisasi sepak bola nasional itu meminta Kemenkum untuk menangguhkan akses administrasi badan hukum milik FFI. Keputusan cepat ini ditempuh demi menjaga ketertiban administrasi sebelum adanya kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang sah.
Alasan Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan FFI
“Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,” ujar Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tindakan pemblokiran murni didasarkan pada permohonan resmi federasi induk yang menaungi olahraga futsal di Tanah Air.
Andi menjelaskan bahwa pembatasan administratif tersebut sama sekali tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun jalannya kegiatan olahraga futsal di Indonesia. Menurutnya, ruang lingkup pemblokiran hanya difokuskan pada akses administrasi badan hukum FFI yang tercatat di dalam sistem Kemenkum. Dengan demikian, roda pembinaan atlet serta agenda kompetisi futsal nasional tetap dapat bergulir sebagaimana mestinya demi menjaga prestasi Indonesia.
“Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI,” jelasnya. Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran berbagai pihak mengenai dampak polemik kepengurusan terhadap ekosistem futsal nasional.
Pemblokiran Bersifat Sementara Hingga Hasil Kongres Luar Biasa
Lebih lanjut, Andi memastikan bahwa status pemblokiran akses SABH atas nama FFI tersebut hanya berlaku untuk sementara waktu. Kemenkum baru akan membuka kembali serta menindaklanjuti proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) resmi dilaksanakan oleh pihak terkait. Pembukaan akses tersebut juga mensyaratkan adanya surat pemberitahuan resmi dari PSSI mengenai susunan kepengurusan definitif FFI hasil kongres.
“Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. Prosedur berlapis ini diterapkan agar setiap dokumen legalitas yang diterbitkan negara memiliki landasan konstitusional organisasi yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, Andi menekankan bahwa kebijakan yang diambil Kemenkum bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Pihaknya tetap menghormati penuh kewenangan PSSI serta mekanisme internal organisasi dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan FFI. Pemerintah hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif agar tata kelola badan hukum berjalan tertib sesuai aturan perundang-undangan.
Kewenangan Statuta PSSI Dan Harapan Bagi Pembinaan Futsal Indonesia
“Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Andi.
“Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia,” pungkas Andi. Harapan tersebut mencerminkan dorongan besar agar seluruh pemangku kepentingan segera menemukan titik temu demi kepentingan tim nasional maupun klub-klub futsal di Tanah Air.
Sebagai informasi, futsal merupakan cabang olahraga yang berada di bawah naungan dan regulasi induk sepak bola dunia, FIFA, sehingga hierarki organisasinya terhubung langsung dengan federasi nasional. Di Indonesia, FFI berstatus sebagai asosiasi anggota PSSI yang berafiliasi resmi dengan FIFA, sehingga setiap proses maupun perubahan kepengurusan wajib mengacu pada ketentuan Statuta PSSI. Dalam suratnya kepada Kemenkum, PSSI turut menginformasikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI guna memastikan roda organisasi tetap berjalan sembari mempersiapkan pelaksanaan KLB sebagai jalan penyelesaian konflik internal.
Sumber: Bolasport






