FFI Resmi Laporkan Erick Thohir Dan Yunus Nusi Ke Komite Etik PSSI

FFI Resmi Laporkan Erick Thohir Dan Yunus Nusi Ke Komite Etik PSSI
Promo Allegiant

Nismedia.id - Federasi Futsal Indonesia resmi melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan federasi sepak bola nasional kepada Komite Etik PSSI. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatannya. Melalui surat keputusan yang sama, PSSI menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI/AFI.

Laporan pengaduan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. Dalam permohonannya, FFI meminta dilakukan pemeriksaan independen terhadap tindakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dalam proses penerbitan surat keputusan tersebut. FFI menegaskan bahwa langkah konstitusional ini bertujuan menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, serta batasan kewenangan pejabat terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.

Empat Poin Utama Pengaduan Ke Komite Etik Pssi

Dalam dokumen resmi yang diserahkan kepada Komite Etik PSSI, FFI mengajukan empat poin keberatan utama terkait keabsahan pengambilan keputusan tersebut. Poin pertama menyoroti ketiadaan rujukan kewenangan dalam Statuta PSSI karena SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat kepengurusan yang sah tanpa mencantumkan satu pun pasal dasar hukum. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian ketua hanya melalui mekanisme kongres asosiasi anggota.

Poin kedua berkaitan dengan pengabaian hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang seharusnya ditempuh sebelum menjatuhkan keputusan sepihak. PSSI dinilai menerbitkan surat pengambilalihan kepemimpinan tanpa pernah melakukan pemanggilan, permintaan klarifikasi, pemberian kesempatan membela diri sesuai Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI, maupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial. Selain itu, Yunus juga dianggap mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat waktu 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

Pada poin ketiga dan keempat, FFI menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI serta bentuk intervensi terhadap independensi asosiasi anggota. FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Exco PSSI yang merangkap jabatan sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi dan diduga menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB sebelum mengambil keputusan dalam Rapat Exco 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan. Penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI juga dinilai mengambil alih mekanisme internal dan mencederai prinsip netralitas yang dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

Desakan Pembentukan Tim Investigasi Khusus Dan Tembusan Ke Fifa

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta,” kata Michael dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (17/11/2026). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa FFI tidak pernah berupaya menghalangi mekanisme demokrasi organisasi apabila dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

“Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama,” tegas Sianipar. Ia menilai kasus pengambilalihan wewenang semacam ini harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menimpa asosiasi anggota PSSI lainnya di masa mendatang jika tidak segera diawasi.

“Jujur, saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga,” ujar Michael mengungkapkan situasi di lapangan. Kepastian hukum dinilai sangat mendesak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari unsur pimpinan federasi terhadap anggota di bawah naungannya.

“Tentu, saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambahnya. Mengingat Komite Etik merupakan Badan Yudisial independen yang keputusannya tidak dapat diintervensi sesuai Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI, FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus berdasarkan Pasal 77 ayat (6) untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026 dan memverifikasi 48 surat permohonan KLB. Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional yang transparan, laporan resmi ini turut ditembuskan kepada FIFA dan AFC.

Sumber: Kompas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *